China Minta Indonesia Setop Pengeboran Lepas Pantai dan Protes Latihan Militer dengan Amerika Serikat

JAKARTA - China mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam, di wilayah maritim yang dianggap kedua negara sebagai milik mereka selama kebuntuan selama berbulan-bulan di Laut China Selatan awal tahun ini, empat orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.

Permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sebelumnya belum pernah dilaporkan, meningkatkan ketegangan atas sumber daya alam antara kedua negara di wilayah strategis dan ekonomi global yang bergejolak.

Satu surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia, untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara karena itu terjadi di wilayah China, menurut Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR RI yang diberi pengarahan tentang surat itu.

"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata Farhan kepada Reuters seperti dikutip 2 Desember.

Sementara, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan: "Setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan." Dia menolak berkomentar lebih lanjut. Adapun Kedutaan China di ibu kota Indonesia Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar.

Tiga orang lainnya, yang mengaku telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut, membenarkan adanya surat tersebut. Dua dari orang-orang itu mengatakan China berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran.

Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya (ZEE), di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan menamakan wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017.

China keberatan dengan perubahan nama tersebut dan bersikeras jalur air tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut China Selatan yang ditandai dengan "sembilan garis putus-putus" berbentuk U, sebuah batas yang ditemukan tidak memiliki dasar hukum oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda pada tahun 2016.

"(Surat itu) sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut," ujar Farhan kepada Reuters.

China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadi ekonomi papan atas.

Para pemimpin Indonesia tetap diam tentang masalah ini untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan China, kata Farhan dan dua orang lainnya yang berbicara kepada Reuters.

Selain itu, Farhan mengatakan, dalam surat terpisah, China juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang sebagian besar berbasis darat pada Agustus, yang berlangsung selama kebuntuan.

Latihan tersebut, yang melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia, telah menjadi kegiatan rutin sejak 2009. Ini adalah protes pertama China terhadap mereka, menurut Farhan.

"Dalam surat resmi mereka, pemerintah China mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu," tandasnya.

Dalam beberapa hari setelah rig semi-submersible Noble Clyde Boudreaux tiba di Blok Tuna di Laut Natuna untuk mengebor dua sumur appraisal pada 30 Juni, sebuah kapal Penjaga Pantai China berada di lokasi, menurut data pergerakan kapal. Itu segera bergabung dengan kapal Penjaga Pantai Indonesia.

Menanggapi pertanyaan dari Reuters, Kementerian Luar Negeri China mengatakan kapal Penjaga Pantai China "melakukan kegiatan patroli normal di perairan di bawah yurisdiksi China." Itu tidak menanggapi pertanyaan tentang komunikasi dengan Indonesia selama pengeboran. Adapun Kementerian pertahanan China tidak menanggapi permintaan komentar.

Selama empat bulan ke depan, kapal China dan Indonesia saling membayangi di sekitar ladang minyak dan gas, sering kali datang dalam jarak 1 mil laut satu sama lain, menurut analisis data identifikasi kapal dan citra satelit oleh Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), sebuah proyek yang dijalankan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di AS.

Data dan gambar yang ditinjau oleh AMTI dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), sebuah wadah pemikir independen yang berbasis di Jakarta, menunjukkan sebuah kapal penelitian China, Haiyang Dizhi 10, tiba di daerah tersebut pada akhir Agustus, menghabiskan sebagian besar dari tujuh minggu berikutnya. bergerak lambat dalam pola grid Blok D-Alpha yang berdekatan, cadangan minyak dan gas juga di perairan yang diperebutkan, senilai 500 miliar dolar AS menurut studi pemerintah Indonesia.

"Berdasarkan pola pergerakan, sifat, dan kepemilikan kapal, sepertinya sedang melakukan survei ilmiah terhadap cadangan D-Alpha," ujar Jeremia Humolong, peneliti di IOJI.

Pada 25 September, kapal induk Amerika USS Ronald Reagan datang dalam jarak 7 mil laut dari rig pengeboran Tuna Block.

"Ini adalah contoh pertama yang diamati dari kapal induk AS yang beroperasi dalam jarak sedemikian dekat dengan kebuntuan yang sedang berlangsung" di Laut Cina Selatan, sebut AMTI dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan November.

Empat kapal perang China juga dikerahkan ke daerah itu, menurut IOJI dan nelayan setempat. Seorang juru bicara Angkatan Laut AS Carrier Strike Group 5/Task Force 70 menolak untuk mengungkapkan jarak kapal induk dari rig.

Untuk diketahui, China sedang dalam negosiasi dengan 10 negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk menuntaskan kode etik untuk Laut China Selatan, jalur air yang kaya akan sumber daya alam yang membawa setidaknya 3,4 triliun dolar AS dalam perdagangan tahunan.

Pembicaraan, di bawah naungan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dimulai kembali tahun ini setelah dihentikan karena pandemi.

Sikap Beijing yang semakin agresif di Laut Cina Selatan telah memicu kekhawatiran di Jakarta, empat sumber mengatakan kepada Reuters. Kendati demikian, Indonesia belum membuat klaim resmi atas wilayah Laut Cina Selatan di bawah aturan PBB, percaya bahwa luas perairannya sudah jelas diatur oleh hukum internasional.

Presiden China Xi Jinping telah mencoba untuk meredakan ketegangan antara China dan negara-negara Asia Tenggara, mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin China-ASEAN bulan lalu, bahwa China "sama sekali tidak akan mencari hegemoni atau bahkan sekadar menggertak yang kecil" di kawasan itu.

Farhan mengatakan kepada Reuters, Pemerintah Indonesia menghindari ketegangan dari kebuntuan di depan umum. Para pemimpinnya ingin "sediam mungkin karena, jika bocor ke media mana pun, itu akan menciptakan insiden diplomatik," katanya.

Rig sementara beroperasi hingga 19 November, setelah itu menuju perairan Malaysia. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Keamanan Mahfud M.D. pergi ke Laut Natuna pekan lalu. Dia mengatakan kunjungannya tidak ada hubungannya dengan China, tetapi mengatakan dalam sebuah pernyataan publik bahwa Indonesia "tidak akan pernah menyerahkan satu inci pun" wilayahnya.

Pengeboran selesai tepat waktu, menurut juru bicara Harbour Energy, operator Blok Tuna. Dalam konfrontasi serupa dengan China pada 2017, Vietnam meninggalkan kegiatan eksplorasi. Harbour Energy diperkirakan akan mengeluarkan pembaruan hasil pengeboran pada 9 Desember.