YOGYAKARTA - Pembentukan komite gabungan pejabat dan perwakilan internasional, untuk membantu mengkoordinasikan miliaran dolar bantuan yang direncanakan untuk negara itu yang Taliban Afghanistan mengusulkan.
Tidak jelas apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah asing akan mendukung perjanjian semacam itu, karena itu akan merupakan peningkatan akses ke pendanaan internasional oleh Taliban, yang beberapa di antaranya pemimpinnya telah terkena sanksi AS.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Laporan PBB Sebut Taliban Membunuh Mantan Pejabat Afghanistan hingga Anggota ISIS
31 Januari 2022, 08:15
Penarikan tiba-tiba bantuan asing menyusul keluarnya pasukan Amerika dengan tergesa-gesa dan kemenangan mengejutkan Taliban pada Agustus lalu, membuat ekonomi Afghanistan di ambang kehancuran. Kelaparan meluas dan harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak.
Usulkan Pembentukan Komite Bersama
Sanksi Barat yang ditujukan kepada Taliban juga mencegah masuknya pasokan dasar makanan dan obat-obatan, meskipun ini telah mereda setelah pengecualian disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dan Washington pada Bulan Desember.
Pada Hari Selasa, Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta donor sebesar 4,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp62.910.540.000.000 dalam bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan pada tahun 2022. Sementara, Gedung Putih mengumumkan akan memberikan tambahan 308 juta dolar AS atau setara Rp4.407.172.000.000
"Tujuan komite ini adalah koordinasi di tingkat yang lebih tinggi untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional dan untuk mendistribusikan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan," terang Wakil Perdana Menteri Afghanistan Abdul Salam Hanafi dalam konferensi pers di Kabul yang juga dihadiri oleh utusan PBB Ramiz Alakbarov, dikutip dari Reuters 14 Januari.
"Kami meminta komunitas internasional agar mereka menggunakan kapasitas pemerintah untuk tujuan bantuan mereka," sambungnya.
Pemerintah asing menghadapi peringatan bahwa jutaan orang bisa kelaparan ketika krisis ekonomi meningkat, meningkatkan bantuan kemanusiaan, tetapi mereka ingin menjauhkannya dari campur tangan pemerintah.
Seorang juru bicara Kementerian Keuangan Afghanistan mengatakan, diskusi akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan PBB terkait proposal untuk badan bersama.
Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan Alakbarov mengatakan kepada Reuters, badan-badan PBB sudah mengkomunikasikan persyaratan mereka kepada Taliban mengenai bantuan. Syarat utama mereka adalah akses ke seluruh negeri, termasuk untuk staf perempuan.
"Organisasi internasional benar-benar bebas. Mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka sesuai prosedur mereka sendiri. (Kami) akan menyediakan apa pun yang mereka butuhkan, keamanan, transportasi," terang juru bicara Kementerian Keuangan Ahmad Wali Haqmal.
"Imarah Islam (Taliban) tidak menginginkan apa pun secara pribadi, atau untuk mendistribusikan bantuan, kami hanya ingin berkoordinasi dengan organisasi internasional," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang dengan judul: Taliban Usulkan Pembentukan Komite Bersama untuk Koordinasi Distribusi Bantuan Asing, saatnya merevolusi pemberitaan!
Terkait
