RPD Pemkot Yogyakarta 2023-2026 Memasukkan Program Antisipasi Operasional Tol

YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta akan memasukkan berbagai program dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang sekarang sedang disusun untuk menyambut sekaligus mengantisipasi dampak operasional tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen pada 2024.

"Kami berharap, operasional tol tersebut dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi tetapi juga perlu diantisipasi dampak yang mungkin timbul, salah satunya potensi kemacetan lalu lintas," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, keberadaan jalan tol yang sudah tersambung langsung ke DIY akan memudahkan masyarakat untuk bepergian dari satu kota ke kota lain dengan cepat dan mudah.

Memasukkan Program Antisipasi Operasional Tol

Kecepatan dan kemudahan akses tersebut, lanjut dia, berpotensi mendorong lebih banyak wisatawan yang datang ke Yogyakarta melalui jalur darat, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

"Bisa dibayangkan bagaimana kondisi lalu lintas di Kota Yogyakarta yang harus menampung arus kendaraan yang masuk. Persoalan yang dimungkinkan muncul adalah kepadatan di saat akan keluar dari tol dan juga saat akan masuk ke tol serta kondisi lalu lintas di kawasan wisata," katanya seperti yang dikutip VOI dari ANTARA.

Jika tidak diantisipasi, Heroe khawatir, arus lalu lintas di Kota Yogyakarta akan semakin padat dan berpotensi terjadi kemacetan.

"Kami harus belajar dari Bandung yang mengalami kemacetan panjang saat tol Jakarta-Bandung sudah dioperasionalkan. Kami tidak ingin mengalami hal yang sama," katanya.

Berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas adalah menyiapkan jalur alternatif khususnya di kawasan destinasi wisata sehingga pengguna kendaraan tidak menumpuk di satu jalur.

Ia menambahkan, upaya untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas tersebut tidak bisa jika hanya dilakukan oleh Kota Yogyakarta saja tetapi harus didukung oleh kabupaten sekitar yaitu Sleman dan Bantul.

"Kami berharap, tidak terjadi kemacetan karena kemacetan hanya akan membuat waktu terbuang di jalan. Termasuk wisatawan yang akan masuk ke Yogyakarta tentu ingin memanfaatkan waktunya seoptimal mungkin," katanya.

Heroe menyebut, sektor pariwisata tetap akan menjadi lokomotif ekonomi di Kota Yogyakarta sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan daya saing pariwisata karena daerah-daerah di sekitar Yogyakarta atau DIY juga terus berbenah untuk meningkatkan sektor pariwisata.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko mengatakan, perlu ada sinergi antara Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul dalam menyusun strategi mengantisipasi dampak operasional tol pada 2024.

"Perlu tata kelola lalu lintas antar daerah karena bisa dikatakan sebagai wilayah aglomerasi yang saling terhubung," katanya.

Selain kesiapan sarana dan prasarana fisik, ia juga berharap pemerintah daerah dapat menyiapkan pelaku usaha mikro dan kecil agar menjadi bagian dari "multiplier effect" operasional tol.

Penyusunan RPD 2023-2026 merupakan amanah dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan bagi kota/kabupaten yang jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada 2022.

Sekda Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya menyebut RPD tersebut diharapkan sudah dapat diselesaikan pada pertengahan Maret.

"Waktu yang diberikan hanya tersisa sedikit sehingga perlu terus dipercepat proses penyusunannya," katanya.