Pertemuan di Bali Langkah Luhut Lobi Puan Maharani? Pengamat: Keputusan Penundaan Pemilu Ada di Megawati
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua DPR RI Puan Maharani sempat bertemu di Bali, Kamis, 24 Maret, pagi.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pertemuan Luhut dengan Puan tampaknya membicarakan beberapa hal terkait persoalan bangsa. Bisa saja, salah satunya membicarakan Pemilu 2024.

"Pembicaraan itu kemungkinan terjadi karena Puan termasuk vokal menolak penundaan Pemilu 2024. Puan harus didekati agar dapat melunak terkait penundaan tersebut," ujar Jamiluddin kepada VOI, Senin, 28 Maret.

Menurutnya, Luhut punya kapasitas untuk dapat melunakkan sikap Puan. Sebab Luhut selama ini dinilai mampu mengatasi berbagai persoalan, termasuk yang dinilai imposible.

Namun, kata Jamiluddin, persoalan penolakan penundaan Pemilu 2024 bukan seutuhnya ditangan Puan. Sebab Puan hanyalah kepanjangan tangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, kalau pun Puan di lobi oleh Luhut, tetap saja keputusan terkait penundaan Pemilu 2024 ada di tangan Megawati," katanya.

Karena itu, tambah Jamiluddin, Puan yang masih berada dalam kendali ibunya, tampaknya akan tetap pada sikap awalnya.

"Puan akan tetap vokal menolak penundaan Pemilu 2024 selama Megawati masih kekeuh pada sikapnya," tandasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap pertemuan Luhut dan Puan membahas tupoksi masing-masing. Menurut Hasto, pembahasan itu seputar bidang investasi dan maritim dalam kapasitas Luhut sebagai Menko Marves dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI.

"Pak Luhut ini kan juga kapasitasnya sebagai menko berkaitan dengan investasi, maritim, sehingga hal-hal yang dibahas dalam kapasitas beliau sebagai pembantu presiden dan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 27 Maret.

Hasto menerangkan, tak ada pembahasan mengenai 110 juta big data penundaan pemilu dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, hal itu tidak perlu dibahas lagi oleh Puan karena sudah terbantahkan.