70 Persen Lebih dari 216 Unit Konstruksi Papan Reklame yang Ada di Tanjungpinang Ternyata Ilegal

JAKARTA - Pemkot Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menertibkan 190 dari 216 unit konstruksi papan reklame yang ternyata ilegal karena tidak punya izin mendirikan bangunan (IMB).

Sekretaris Daerah Tanjungpinang Zulhidayat, mengatakan, pemerintah kehilangan retribusi dari IMB dan juga pajak reklame selama sekitar enam bulan.

Namun Zulhidayat belum mengetahui berapa nilai kerugian Pemkot Tanjungpinang akibat kehilangan pajak reklame dan retribusi IMB.

"Ada peraturan wali kota yang tahun 2021 disahkan, kemudian sekitar enam bulan lalu sudah disosialisasikan kepada sebagian pemilik konstruksi papan reklame tersebut. Identitas dari sebagian pemilik papan reklame tidak berizin itu tidak kami ketahui," kata Zulhidayat, Selasa 6 September dinukil dari Antara.

Permasalahan konstruksi papan reklame tersebut bukan hanya sebatas IMB, melainkan juga kesesuaian titik lokasi, yang harus dikaji dampaknya. Contohnya, bangunan itu apakah membahayakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan atau tidak.

"Termasuk apakah bangunan itu mengganggu kabel listrik atau tidak," ujarnya.

Menurut dia, konstruksi papan reklame memungkinkan dibongkar Pemkot Tanjungpinang seandainya pemilik bangunan itu tidak mengurus izin setelah proses asesmen. Pemkot Tanjungpinang juga sudah membentuk tim asesmen yang bertugas menguji titik lokasi apakah sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak.

Jika lokasi tersebut tidak layak, akan dicarikan solusi untuk membangun di lokasi yang telah ditentukan. Sementara bangunan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan harus dibangun kembali.

"Termasuk memeriksa kondisi bangunan apakah layak atau tidak. Jika tidak layak, tentu harus dibongkar," ucapnya.

Ia menegaskan Pemkot Tanjungpinang tidak dalam posisi mempersulit orang yang ingin membangun usaha, termasuk usaha papan reklame. Namun peraturan soal IMB harus ditegakkan agar pemerintah tidak disalahkan bila ada permasalahan yang muncul di kemudian hari.

"Seandainya ada konstruksi yang tidak sesuai, kemudian runtuh, dan ada korban, pemerintah akan disalahkan karena membiarkan bangunan tanpa IMB beroperasi," katanya.