Menlu AS Antony Blinken Sebut Rusia Harus Dihukum Atas Perang di Ukraina
Menlu AS Antony Blinken bersama dengan Menlu India, Australia dan Jepang. (Twitter @SecBlinken)

Bagikan:

JAKARTA - Rusia tidak bisa dibiarkan berperang dengan impunitas, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Hari Jumat setelah bertemu dengan rekan-rekannya dari India, Jepang dan Australia di New Delhi.

Dalam pernyataan bersama, kelompok Quad tersebut menegaskan, penggunaan, atau ancaman penggunaan senjata nuklir di Ukraina tidak dapat diterima.

Akhir bulan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menangguhkan perjanjian pengendalian senjata nuklir New Start yang penting, mengancam akan melanjutkan uji coba nuklir.

"Jika kita membiarkan Rusia melakukan apa yang dilakukannya di Ukraina tanpa hukuman, maka itu merupakan pesan bagi para calon agresor di mana pun bahwa mereka mungkin bisa lolos begitu saja," ujar Blinken dalam sebuah forum di India yang juga dihadiri oleh para menteri dari negara anggota Quad, melansir Reuters 3 Maret.

Sehari sebelumnya di New Delhi, Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk pertama kalinya sejak konflik di Ukraina dimulai lebih dari setahun yang lalu. Dalam pertemuan singkat itu, Blinken mendesak Moskow untuk mengakhiri perang dan membatalkan penangguhan perjanjian nuklir New START, kata seorang pejabat senior AS.

Sementara, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Menlu Lavrov dan Menlu Blinken berbicara kurang dari 10 menit dan tidak terlibat dalam negosiasi apa pun, demikian dilaporkan kantor-kantor berita Rusia.

Di G20, Amerika Serikat dan sekutunya meminta negara-negara anggotanya untuk terus menekan Rusia untuk mengakhiri konflik, tetapi G20 tidak dapat menyetujui pernyataan bersama tentang perang karena oposisi dari Rusia, yang menyebut tindakannya sebagai "operasi militer khusus" dan China.

Pada Hari Jumat, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mendesak komunitas global untuk bekerja sama.

"Semua orang yang abstain di beberapa wilayah yang berbeda, mereka harus memahami bahwa kita sedang menghadapi sesuatu yang mematahkan kemungkinan adanya konsensus dunia," ujar Borrell.

Dalam pernyataannya, para menteri Quad juga menyindir China secara terselubung dengan mengecam tindakan-tindakan yang meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan, dan militerisasi wilayah-wilayah yang disengketakan di daerah tersebut.

Diketahui, China telah mengecam Quad sebagai sebuah konstruksi Perang Dingin dan sebuah kelompok yang "mengincar negara lain". Nama kelompok ini adalah Dialog Keamanan Quadrilateral, yang berfokus pada isu-isu strategis di kawasan Indo-Pasifik.