JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi fondasi untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Core (inti) TPPO itu kemiskinan, maka dari itu di perbatasan rentan TPPO. Kalau ekonominya baik, tidak mungkin mereka tergiur ajakan-ajakan itu. Untuk itu kita di Kementerian Sosial berupaya melakukan penguatan kemandirian agar mereka tidak tergiur untuk migrasi," kata Menteri Risma dikutip ANTARA, Rabu 21 Juni.
Mensos Risma mengatakan ada pendekatan khusus untuk kawasan perbatasan, dimana kasus TPPO banyak terjadi yaitu dengan menguatkan mereka untuk membangun usaha agar bisa keluar dari kemiskinan.
"Di Kalimantan Selatan misalnya, itu ada TPPO, korbannya dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk itu terus kita gali potensi apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan ekonominya," kata Mensos Risma.
Ia mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) menangani korban TPPO di beberapa tempat dengan memberikan bantuan usaha untuk komunitas. "Ada treatment khusus di kawasan-kawasan perbatasan, diantaranya di Sebatik dan Krayan, Kalimantan Utara. Wini, Nusa Tenggara Timur, Malaka yang berbatasan dengan Singapura, dan Skouw, Papua," katanya.
Di Wini, lanjutnya, selain membantu para ibu, juga ada bantuan peralatan untuk tenun, serta bunga matahari yang dimanfaatkan untuk minyak.
"Di Wini, mereka sudah panen tiga kali, sudah dibentuk koperasi juga. Mereka juga menjadikan biji bunga matahari untuk minyak goreng. Bahkan kepala desa juga menjadikannya tempat wisata, karena sudah tumbuh bagus itu bunganya," ujar Mensos Risma.
Sedangkan di Skouw, Papua, katanya, juga ada pemberdayaan masyarakat untuk ternak petelur, ternak babi, dan beberapa anak dikirim untuk mengikuti pelatihan di NTT. "Ada yang dikirim ke NTT untuk belajar jahit, kita bantu agar dia bisa buat usaha di situ," tuturnya.
Selain itu, di Bertam, perbatasan Singapura, juga diserahkan bantuan kapal untuk anak-anak sekolah.
Mensos Risma menjelaskan selama ini korban TPPO sudah ditangani di beberapa balai milik Kemensos. Kemensos memiliki 37 balai yang tersebar di berbagai provinsi, yang juga menjadi pusat pelatihan.
"Kita juga dibantu oleh Pos Batas Lintas Negara (PBLN). Nanti akan ada empat kios di lokasi PBLN, salah satunya perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, akan kita buat kios untuk warga berdagang," ucapnya.
BACA JUGA:
Ia menegaskan kasus pengentasan kemiskinan ekstrem ini menjadi upaya utama dari Kemensos untuk memberantas TPPO, karena masyarakat juga tentu terpaksa melakukannya karena masalah ekonomi.
"Saya yakin mereka itu terpaksa melakukannya. Kita harus turun karena itu berat, kalau masyarakat mandiri ekonominya kan bisa tertangani," kata Mensos Risma.
Terkait
