JAKARTA - Calon Kepala Badan Keamanan Nasional (NSA) yang diajukan oleh Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan, ia akan memperjuangkan kewenangan pengawasan massal yang telah digunakan untuk mengumpulkan data dari orang asing dan orang Amerika, meski itu mendapat sorotan baru dari para anggota parlemen.
Upaya untuk memperbaharui wewenang mata-mata, yang dikenal sebagai Pasal 702 dari Undang-Undang FISA, menghadapi perlawanan dari kedua belah pihak sebelum masa berlakunya yang dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini.
Deputy Commander US Cyber Command Letnan Jenderal Timothy Haugh yang dipilih Presiden Biden untuk menggantikan Kepala NSA saat ini, Jenderal Paul Nakasone, membela undang-undang tersebut sebagai otoritas penting yang memungkinkan komunitas intelijen untuk mengumpulkan informasi mengenai sejumlah ancaman.
"Menurut pengalaman saya, ini sangat penting," katanya kepada anggota parlemen, dikutip dari Reuters 14 Juli.
Program ini, yang mendapat sorotan luas setelah pengungkapan mantan kontraktor intelijen Edward Snowden satu dekade lalu, biasanya dibingkai oleh para pembelanya sebagai upaya mengumpulkan informasi mengenai warga non-Amerika yang tinggal di luar Amerika Serikat.
Begitulah cara Haugh menggambarkannya dalam sidang konfirmasinya di hadapan Komite Intelijen Senat, dengan mengatakan ia ingin memastikan "rakyat Amerika memahami bahwa ini adalah wewenang untuk mengumpulkan informasi dari orang asing di luar negeri."
Meski demikian, sebagian besar data yang disapu oleh alat pengintai massal NSA adalah milik orang Amerika yang tinggal di Amerika Serikat. Secara teori, mengeksploitasi data yang dikumpulkan tanpa surat perintah ini tunduk pada perlindungan tertentu.
BACA JUGA:
Namun, dalam pengungkapan baru-baru ini, FBI secara tidak patut menyisir database lebih dari seperempat juta kali selama beberapa tahun, meningkatkan kekhawatiran para pembela kebebasan sipil dan anggota parlemen tentang potensi penyalahgunaan Pasal 702.
Namun, Haugh sepertinya tidak akan menghadapi banyak perlawanan dari Komite Intelijen Senat mengenai masalah ini.
"Kami sangat ingin agar 702 disahkan kembali," kata Ketua Komite Mark Warner kepadanya saat memulai kesaksiannya.
Terkait
