Presiden: Keberadaan Kantor Bank Indonesia di IKN Tingkatkan Kepercayaan Investor

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini keberadaan kantor Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap Indonesia.

"Keberadaan gedung perkantoran Bank Indonesia ini di IKN dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor; karena otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN, siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi dalam acara peletakan batu pertama kompleks BI di IKN, Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur, seperti dipantau dalam tayangan video dari Jakarta, Kamis 2 November, disitat Antara.

Jokowi menjelaskan peletakan batu pertama atau groundbreaking tersebut membuktikan kesungguhan, komitmen, serta kesiapan Indonesia dalam membangun IKN menjadi ibu kota negara yang berkelas dunia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali menjelaskan alasan pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur.

"Masih ada yang bertanya kepada saya Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke (Ibu Kota) Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya," katanya.

Jokowi lalu menjelaskan bahwa penduduk Indonesia saat ini sudah sebanyak 278 juta orang, di mana 56 persen di antaranya tinggal di Pulau Jawa.

"Lima puluh enam persen, dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa; 56 persen," jelasnya.

Selain itu, lanjut Jokowi, perputaran ekonomi nasional sebesar 57-58 persen juga berada di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Sehingga, menurut dia, beban Pulau Jawa dan Jakarta sudah di luar kapasitas yang dimiliki daerah tersebut.

Jokowi menekankan Indonesia juga memerlukan pemerataan pembangunan, ekonomi, dan infrastruktur. Oleh sebab itu, pemindahan ibu kota negara sudah ada sejak Presiden ke-1 RI Soekarno dan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Jokowi menceritakan bahwa sembilan tahun silam, saat dia pertama kali menjabat sebagai presiden RI, secara diam-diam dia membentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan presiden-presiden RI tersebut.

"Dan akhirnya, setelah enam tahun studi, berkalkulasi dan berhitung, kemudian kami (Pemerintah) memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan akhirnya terakhir kami putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara," jelasnya.

Dia mengatakan 20 persen kawasan IKN, yang berupa infrastruktur dasar dan gedung-gedung Pemerintah, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, 80 persen lainnya akan diberikan kepada sektor swasta.

"Saya senang setelah Pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden, kantor-kantor menteri, dan yang lain-lainnya, sampai hari ini dan hitungan kami sampai Desember nanti, total Rp45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara," katanya.