Anggaran IKN Diblokir, Pengamat: Jokowi yang Bertanggung Jawab Dunia Akhirat, Bukan Prabowo

JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menyebut mantan Presiden Joko Widodo adalah orang yang paling bertanggungjawab atas tersendatnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, bukan Presiden Prabowo Subianto.

Jamiluddin menilai logis pemblokiran anggaran Ibu Kota Negara (IKN). Sebab IKN bukanlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Logis karena Prabowo harus menyiapkan anggaran untuk membiayai program unggulannya. Karena itu, yang bukan program unggulan logis kalau anggarannya dipangkas. Jadi, sudah tepat anggaran IKN diblokir," ujar Jamiluddin, Sabtu, 8 Februari.

Jamiluddin menilai, rakyat tidak akan menuntut bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan. Rakyat, menurutnya, hanya menuntut Prabowo menunaikan janji kampanyenya.

"Pembangunan IKN tidak termasuk janji Prabowo. Karena itu, Prabowo tak akan merasa bersalah bila tidak melanjutkan pembangunan IKN," kata Jamiluddin.

"IKN mangkrak atau tidak bukan tanggung jawab Prabowo. Rakyat justru akan marah pada Prabowo bila ia membangun IKN tapi janjinya justru tidak diwujudkan. Janji adalah hutang, akan terus ditagih rakyat," sambungnya.

Untuk itu, Jamiluddin menilai, Prabowo boleh saja mengabaikan ambisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait IKN. Sebab Prabowo tak punya beban moral atau merasa bersalah bila abai terhadap IKN.

"Prabowo harus memilih, membangun IKN atau memenuhi janjinya kepada rakyat. Saya yakin, Prabowo akan memilih mewujudkan janjinya," katanya.

Jokowi, tambah Jamiluddin, bisa jadi hanya tinggal masa lalu. Termasuk IKN yang tak akan jelas rimbanya.

"Biarkan Jokowi yang mempertanggungjawabkan IKN baik dunia maupun akhirat. IKN bukan urusan Prabowo, tapi urusan Jokowi," pungkasnya.

Diketahui, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 masih terkena blokir sehingga belum ada pembangunan baru yang dilakukan. Meski demikian, progres pembangunan mega proyek IKN sudah menyentuh angka 87 persen.

Dody menyebut, saat ini Kementerian PU tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan pembangunan IKN.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," ujar Dody usai rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Februari.