YOGYAKARTA - Bicara soal kiriman Surat Presiden (surpres) terkait RUU IKN ke DPR pada Rabu, 29 September, lalu. Nampaknya pemerintah sedang bersemangat memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Namun, pembangunan ibu kota negara yang digencarkan pemerintah mendapat sorotan tajam pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR RI, Hidayat Nur Wahid menilai perpindahan ibu kota bukan hal yang urgen untuk dilakukan pemerintah Indonesia.
BACA JUGA:
-
| OLAHRAGA
Kabar Gembira! Pemerintah Bakal Bangun Pusat Pelatihan Sepak Bola di IKN Nusantara
03 Agustus 2022, 16:28 -
| BERITA
Berita Indonesia: Presiden Jokowi Memimpin Penyatuan Tanah dan Air Nusantara
14 Maret 2022, 19:17
Kritik Pimpinan MPR
Seharusnya, kata dia, yang jadi prioritas pemerintah saat ini adalah menunaikan apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat saat kampanye. Apalagi, dalam kampanye Pilpres 2019 lalu pemindahan ibu kota negara tidak pernah disinggung.
“Mestinya yang diprioritaskan adalah wujudkan janji-janji kampanye untuk sejahterakan rakyat, bukan bangun IKN,” ujar Hidayat, Rabu, 6 Oktober.
Kemudian, lanjut Hidayat, pembahasan IKN juga bukan prioritas utama dilaksanakan dikala ini. Karena, pertama, rakyat sedang terlilit persoalan ekonomi imbas pandemi COVID-19.
Kedua, negara juga terkena akibat negatif dari pandemi. Salah satunya catatan utang yang semakin menggunung dalam sebagian tahun akhir-akhir ini.
“Maka membangun ibukota yang baru, jelaslah bukan prioritas untuk rakyat,” tegas politikus PKS itu.
Artikel ini telah tayang dengan judul: Pimpinan MPR: Prioritaskan Janji Kampanye, Bukan Bangun Ibu Kota Baru, saatnya merevolusi pemberitaan!
Terkait
