Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif, Menko Airlangga: Akan Berbeda Jika Tak Mendapat Dukungan Polri

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif sebesar 5,02 persen di Q4 2021, dan secara keseluruhan ekonomi Indonesia pada tahun tumbuh sebesar 3,69 persen (yoy).

Menurut Airlangga, capaian ini adalah buah kerja sama yang baik dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Di mana pertumbuhan ekonomi ini juga tercermin dalam pertumbuhan IHSG maupun penguatan rupiah.

Kemudian, kata Airlangga, saat ini level investasi telah kembali pada pre-covid level dan beberapa sektor utama masih tumbuh positif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) telah berada di level optimis dengan mencapai angka 119,6 pada Januari 2022. PMI Manufaktur Indonesia juga berada di level ekspansif 51,2 pada bulan Februari 2022.

"Selain itu, konsumsi rumah tangga, industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi juga juga tumbuh positif," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu, 2 Maret.

Selanjutnya, sektor industri pengolahan tumbuh karena Pemerintah memberikan fasilitas PPnBM otomotif untuk menggerakkan sektor pengolahan. Sektor konstruksi juga tumbuh akibat pemberian insentif PPN Properti oleh Pemerintah yang dilanjutkan sampai tahun ini. Pemerintah juga telah memutuskan untuk memperpanjangan pemberian subsidi KUR 3 persen untuk mendorong produktivitas UMKM.

“Ekonomi kita bergantung pada konsumen, bergantung pada industri pengolahan, Belanja Pemerintah, dan tentu saja yang terkait juga dengan investasi. Itu adalah beberapa engine of growth dari pada Indonesia,” kata Airlangga.

Dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi ini, Pemerintah memutuskan untuk terus mendorong berbagai program pemulihan ekonomi nasional salah satunya di sektor perlindungan sosial melalui Bantuan Tunai untuk PKL, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).

Di 2021, bantuan tersebut berhasil disalurkan hampir 99 persen dengan bantuan TNI-Polri. Berdasarkan hal tersebut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memutuskan program BT-PKLWN kembali disalurkan dengan bantuan TNI-Polri pada tahun 2022 dengan target yang berbeda yaitu untuk penanganan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Polri yang telah mengawal kebijakan ekonomi sekaligus juga penanganan COVID-19 yang saya yakin akan berbeda apabila kita tidak mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Bapak Kapolri dan jajarannya,” ucap Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga mengatakan bahwa di 2022 Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. Pertumbuhan tersebut bisa dicapai apabila penanganan COVID-19 berjalan dengan baik. Menko Airlangga mengatakan bahwa dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo, Pemerintah telah mempersiapkan roadmap transisi dari pandemi menuju endemi.

“Selain disiapkan terkait pre kondisi kesehatannya, kita siapkan juga terkait pelayanan kesehatan. Namun kegiatan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus kita dorong karena momentum kita untuk tumbuh lebih tinggi ada di tahun 2022. Kita ketahui proyeksi pertumbuhan di dunia di tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022, sehingga momentum bagi Indonesia tumbuh kita harus dorong dan maksimalkan di tahun 2022,” ujar Menko Airlangga.

Terkait dengan transformasi ekonomi Indonesia, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah terus mendorong pemulihan daya beli dan diversifikasi ekonomi dengan melakukan reformasi struktural.

“Dengan reformasi struktural, sekarang kita naik ke upper middle income country, dan tentu kita berharap bahwa kita bisa mencapai lepas dari middle income trap antara tahun 2030 – 2035. Presiden akan menggenjot investasi yang akan mendorong kita lepas dari middle income country dan di tahun 2045 kita menjadi top 10 negara dunia. Bahkan jika Indonesia berada pada track yang benar, akan termasuk dalam 5 negara dengan ekonomi besar di dunia,” kata Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa selama Presidensi G20, dukungan seluruh jajaran Polri juga dibutuhkan untuk mendukung kelancaran sampai acara puncak yang akan diselenggarakan di bulan November di Bali.

“Manfaat Presidensi G20 ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa momen ini berdampak pada konsumsi dalam negeri sebesar 1,7 triliun rupiah, menambah PDB sebesar 7,4 triliun, dan tenaga kerja langsung 33 ribu, serta memberi manfaat ekonomi melebih saat gelaran IMF World Bank 2018 lalu,” pungkas Menko Airlangga.