Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Menteri Erick Thohir Minta BUMN Lakukan Ini
Ilustrasi (dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan bahwa Program Sawit Rakyat yang telah diluncurkannya tiga bulan lalu dapat diandalkan untuk menciptakan keseimbangan pasar. Melalui program kolaborasi BUMN bersama masyarakat tersebut, kini sudah ada 42 ribu hektare lahan milik BUMN yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan masyarakat setempat.

"Kalau program (sawit rakyat) ini jalan, maka akan terjadi keseimbangan, di mana BUMN bersama rakyat juga bisa berperan," ujar Erick, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu, 12 Maret.

Dahulu, Erick mengungkap, bibit tidak diberikan kepada masyarakat lantaran masih didapat dengan cara impor. Sedangkan kini PT Perkebunan Nusantara (PTPN) telah mampu untuk memproduksi bibit sendiri, sehingga dapat langsung disalurkan ke masyarakat penggarap lahan.

"PTPN memberikan kerja sama bibit kepada petani sawit. Nanti sambil menunggu bibit (sawit) tumbuh menjadi kelapa sawit, maka petani yang bekerja di PTPN, hasilnya di-offtaker," tutur Erick.

Tak hanya itu, lanjut Erick, pihaknya telah meminta agar BUMN melakukan switch minimal seperempat dari hasil produksinya untuk diolah menjadi minyak goreng. Dari kebijakan tersebut, Erick mengklaim dapat menghasilkan suplai minyak goreng sebanyak 750 ton per bulan.

"Tapi (hasil produksi) itu juga belum cukup, karena kebutuhan minyak goreng per bulan itu mencapai sembilan juta ton secara nasional. Jadi Kita mengetuk hati pihak swasta untuk juga harus memiliki komitmen, agar bisa membanjiri pasar dalam negeri," papar Erick.

Dalam kesempatan Erick juga mengingatkan kepada seluruh jajaran direksi BUMN bahwa fungsi yang diemban oleh BUMN tidak hanya sebatas pendekatan korporasi, melainkan juga harus bisa melakukan intervensi ketika pasar dalam kondisi tidak seimbang.

"Program sawit rakyat ini bisa didorong, tentu di provinsi-provinsi yang kuat di sektor sawitnya," tegas Erick.