Datangi Kantor PPK GBK, KSPSI Pertanyakan Nasib 800 Karyawan Hotel Sultan
Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat (Foto: Mery Handayani/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Sejumlah buruh yang tergabung di dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendatangi kantor Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPK GBK) hari ini. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan nasib 800 karyawan Hotel Sultan.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan PPK GBK. Dalam pertemuan tersebut, sambung dia, pihaknya mempertanyakan nasib karyawan Hotel Sultan. Termasuk mengenai ancaman pidana terhadap karyawan hotel dan apartemen yang masih bekerja.

Jumhur mengatakan ancaman tersebut mengakibatkan ketakutan seluruh karyawan dan membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman. Bahkan, akses menuju Hotel Sultan juga diblokir dengan tembok beton.

Kondisi tersebut, sambung dia, berdampak pada okupansi Hotel Sultan yang anjlok hingga tersisa 10 persen. Sehingga, pendapatan hotel pun turun dan berdampak kepada karyawan.

“Kita datang ke sini untuk 800 karyawan, itu tidak mendapatkan income, drop luar biasa. Mereka hidup dengan uang service kan. Nah sekarang karena diblokir, tidak ada tamu di sana, dan mereka jatuh miskinlah, pendapatannya habis. Kita minta blokade itu dicabut supaya kegiatan usahanya jalan,” ujarnya ditemui di Kantor PPK GBK, Senayan, Jakarta, Senin, 13 November.

Terkait sengkata lahan yang terjadi antara PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan dengan PPK GBK saat ini, Jumhur berharap tidak menggangu pendapatan karyawan.

“Silakan bersengketa dan selesaikan di pengadilan. Kita tidak ada urusan bersengketa, tapi jangan merugikan anggota kita dengan pembetonan,” ucapnya.

“Di sini kami dari SPSI dan berbagai serikat pekerja di luar SPSI bersolidaritas, untuk memastikan bahwa janganlah dijadikan karyawan itu sebagai perisai hidup di dalam perselisihan,” sambungnya.

Terkait dengan pertemuan dengan perwakilan PPK GBK, Jumhur mengatakan pihaknya tidak mendapatkan penjelasan. Bahkan, PPK GBK mengaku tak tahu menahu mengenai pembetonan dan menyerahkannya ke Sekretariat Negara.

“Saya capek-capek datang ke sini, mereka bilang PPK GBK enggak punya kekuasaan apa-apa, mereka hanya disuruh-suruh sama Setneg. Kita akan kepung Setneg, kita akan bersurat kepada Polda, ribuan orang akan datang ke sana, kenapa negara memiskinkan warganya,” tuturnya.

Sekadar informasi, sengketa lahan di kawasan Gelora Bung Karno tempat berdirinya Hotel Sultan ini masih berlanjut. Di mana, PPK GBK selaku perwakilan Kementerian Sekretariat Negara maupun PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo l selaku pengelola Hotel Sultan kekeuh pada pendiriannya masing-masing sebagai pengelola yang sah atas kawasan tersebut.

Sebelumnya, Vice President Operation Hotel Sultan, I Nyoman Sarya mengatakan Hotel Sultan memiliki 705 kamar dan 226 unit apartemen. Jumlah keterisian kamar berbeda-beda setiap harinya. Namun, belakangan ini okupansi harian paling rendah berada diangka 20 persen.

Nyoman mengatakan penurunan okupansi yang paling besar terjadi pada 4 Oktober 2023 sejak mulai masifnya pemberitaaan terkait Hotel Sultan. Kondisi diperparah dengan penutupan akses masuk Hotel Sultan.

“Dengan tidak adanya event, banyak event cancel, kadang (okupansi) di bawah 20 persen beda sekali dengan normal. Berita ini sangat mengganggu kita di samping itu akses (jalan) yang dibatasi. Jadi dua hal yang menurut saya akhirnya membuat Hotel Sultan dalam kondisi sulit," kata Nyoman Sarya saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Oktober.

Padahal sebelum ada kisruh sengkata lahan ini, kata Nyoman, pada periode Agustus-Desember biasanya okupansi harian paling sedikit berada di angka 50-60 persen.

Bahkan, sambung Nyoman, jika sedang ada acara atau event baik dari perusahana swasta maupun agenda pemerintahan okupansi Hotel Sultan bisa tembus dikisaran 90 sampai 100 persen. Apalagi, saat memasuki tahun pemilu.

“Kalau hari-hari biasa 50-60 persen, bahkan hari-hari tertentu kalau ada event bisa full,” jelasnya.

Kata Nyoman, beberapa event yang dibatalkan mencakup agenda besar dari Internasional hingga domestik. Di antaranya ajang Basket Internasional dan KTT-34 ASEAN yang dihelat pada 5 hingga 7 September.

“Pasti banyak cancelation dari berbagai institusi, coorporate. Tapi masih ada yang on (tidak membatalkan) dan saat ini ada event dari beberapa instansi diselenggarakan disini,” ucapnya.