Pemimpin Empat Negara Serukan Raksasa Media Sosial Agar Berbuat Lebih Banyak untuk Perangi Disinformasi dari Rusia

JAKARTA – Invasi Rusia ke Ukraina, pekan lalu telah membuat para pemimpin Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia, merasa prihatin. Apalagi serangan itu juga dibumbui disinformasi di media sosial.

Mereka meminta unit usaha Alphabet,  Google dan anak perusahaannya YouTube, serta Facebook dan Twitter harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi disinformasi terkait invasi tersebut.

Dalam surat bersama kepada kepala eksekutif empat perusahaan tertanggal 27 Februari, keempat perdana menteri, mengkritik raksasa teknologi AS. Mereka  mengatakan apa yang telah dilakukan raksasa media sosial asal AS itu sejauh ini tidak memadai.

“Meskipun platform online telah melakukan upaya signifikan untuk mengatasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemerintah Rusia terhadap kebenaran, mereka belum melakukan cukup banyak,” kata mereka dalam surat yang juga dikutip oleh Reuters.

"Disinformasi Rusia telah ditoleransi di platform online selama bertahun-tahun. Mereka sekarang menjadi aksesori untuk perang atau agresi kriminal yang dilakukan pemerintah Rusia terhadap Ukraina dan dunia bebas," tambah mereka.

Mereka juga mendesak perusahaan untuk secara proaktif menangguhkan akun yang menyangkal, memuji  atau membenarkan perang agresi, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mereka juga mendesak raksasa teknologi untuk menangguhkan akun resmi lembaga pemerintah Rusia dan Belarusia, serta media yang mereka  dikendalikan negara, dan akun pribadi pimpinan negara dan rekan mereka yang secara konsisten menyebarkan disinformasi tentang situasi di Ukraina.

Negara-negara tersebut meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk mencegah media yang dikendalikan oleh Rusia menghindari pembatasan yang diberlakukan oleh beberapa regulator nasional terhadap mereka.

Pemimpin empat  negara ini juga menyerukan agar Platform online harus menyesuaikan algoritma pencarian dan rekomendasi mereka untuk memberi tahu pengguna tentang disinformasi dan segera menghapus semua akun yang dikendalikan oleh pemerintah Rusia dan Belarusia.

Facebook merujuk pada tweet  Minggu, 27 Februari oleh wakil presidennya Nick Clegg yang mengatakan perusahaan sedang meninjau permintaan pemerintah lainnya untuk membatasi media yang dikendalikan oleh  Rusia.

We will continue to work closely with Governments on this issue.

— Nick Clegg (@nickclegg) February 28, 2022

Mereka juga akan terus memberi label dan memeriksa fakta outlet-outlet ini serta melarang iklan dan mendemonstrasikan akun mereka secara global. Ungkap Clegg dalam cuitannya di twitter.

Jika Facebook atau Meta Platform Inc., sudah bersikap, sebaliknya Google dan Twitter belum memberikan tanggapan jelas atas permintaan pemimpin empat negara itu.

Sementara layanan berita yang dikendalikan negara Rusia Sputnik mengatakan pada Senin, 28 Februari, bahwa situs berbahaya Polandia mereka  tidak lagi tersedia untuk pengguna. Sputnik juga menyatakan  bahwa Youtube sudah memblokir akunnya di Polandia..