JAKARTA - Google memutuskan akan memblokir iklan politik, baik selama kampanye pilpres hingga sepekan setelah proses pemungutan suara di Amerika Serikat (AS). Hal ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran misinformasi jelang pemilu AS pada 3 November mendatang.
"Pengiklan tidak akan dapat menjalankan iklan yang mereferensikan kandidat, pemilu atau hasilnya, mengingat jumlah suara akan dihitung setelah hari pemilihan tahun ini," tulis Google seperti dikutip Reuters, Selasa, 29 September.
Sekalipun para ahli memperingatkan bahwa hasil pemilu bisa saja ditunda mengingat peningkatan pemungutan suara lewat email di tengah pandemi COVID-19. Google memastikan akan tetap melarang iklan kampanye pemilu untuk beredar di platformnya.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Microsoft Peringatkan Serangan Siber Meningkat Jelang Pemilu AS
14 September 2020, 20:52 -
| BERNAS
Segudang Pekerjaan Diplomatik Menanti Joe Biden Bila Jadi Presiden AS, Apa Saja?
21 Agustus 2020, 19:33 -
| TEKNOLOGI
Facebook, Google dan Twitter Bersatu Cegah Hoaks Jelang Pemilu AS 2020
13 Agustus 2020, 10:13
Baik itu menyangkut pejabat negara bagian atau federal, kandidat atau partai politik, serta iklan yang berjalan pada daftar penelusuran terkait pemilu. Di sisi lain, perusahaan media sosial juga tengah menghadapi tekanan yang semakin besar terhadap misinformas dalam iklan politik.
Facebook baru-baru ini mengatakan akan berhenti menerima iklan politik baru dalam seminggu sebelum pemilu dan akan menolak iklan yang berusaha mengklaim kemenangan sebelum hasil pemilu diumumkan.
Juru bicara Google, kepada Reuters, mengatakan larangan tersebut diharapkan akan diberlakukan minimal seminggu, namun belum diputuskan kapan larangan itu akan dicabut. Google akan mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti waktu yang dibutuhkan untuk menghitung suara atau apakah ada kerusuhan sipil.
Larangan tersebut merupakan bagian kebijakan "peristiwa sensitif" dari Google, menurut juru bicara. Google telah memblokir beberapa iklan terkait COVID-19 dengan kebijakan yang sama, berupaya melarang konten yang berpotensi memanfaatkan atau kurang sensitif terhadap peristiwa.
Larangan tersebut akan berlaku untuk semua iklan di platform penayangan iklan Google, termasuk layanan streaming videonya, Youtube dan Google Ads. Sedangkan Twitter telah melarang iklan politik sejak tahun lalu, di mana Google sebelumnya telah membatasi cara pengiklan pemilu untuk dapat menargetkan pemilih secara mikro.
