Menteri Bahlil: Dunia Usaha Membutuhkan Jaminan Keamanan Usaha Bukan Penundaan Pemilu

YOGYAKARTA - Dunia usaha mau Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 ditunda dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Menurutnya, pernyataan tersebut mesti dibantah karena jelas tidak memiliki dasar hukum yang di klaim Politikus PAN Guspardi Gaus mengkritik  pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

"Pernyataan Bahlil tersebut lari dari semangat reformasi dan melawan kedaulatan rakyat serta tidak sesuai dengan amanat konstitusi," ujar Guspardi kepada wartawan, Rabu, 12 Januari.

Anggota Komisi II DPR RI itu lantas menjelaskan, UUD 1945 pasal 7 menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.

Dunia Usaha Butuh Jaminan Keamanan Usaha

Kemudian pasal pasal 22E UUD 1945 menegaskan pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun. Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan DPRD.

"Pelaksanaan pemilu pada masa orde lama dan orde baru yang digunakan Bahlil sebagai contoh yang bisa dilakukan saat ini, menunjukkan dia tidak memahami tentang konstitusi yakni UUD 1945. Dan yang pasti Pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi," tegas Guspardi.

Legislator asal Sumatera Barat mengingatkan agar Bahlil jangan menggiring opini seolah-olah pelaku usaha berharap pelaksanaan Pilpres 2024 bisa diundur dengan pertimbangan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

"Dalam konstitusi, tidak ada norma yang memungkinkan presiden atau wakil presiden diperpanjang masa jabatannya, dengan menggunakan alasan ekonomi untuk menunda pergantian presiden," terang dia.

Lebih bagus, kata Guspardi, Bahlil konsentrasi mengatasi tugasnya sebagai menteri investasi dan kepala BKPM cocok tupoksinya. Sebagaimana yang ditugaskan oleh presiden Jokowi seperti mewujudkan Indonesia ramah kepada investasi yang berkontribusi positif kepada masyarakat dan negara.

"Saat ini yang amat dibutuhkan dunia usaha itu adalah soal jaminan keamanan dan kondusifitas iklim berusaha, sehingga pelaku usaha yang sudah terjerembab dan babak belur akibat adanya pandemi COVID-19 awal tahun 2020 lalu, punya solusi bagaimana sektor usaha bisa bangkit dari keterpurukan," tandas anggota Baleg DPR RI itu.

Artikel ini telah tayang dengan judul: Menteri Bahlil, Dunia Usaha Butuh Jaminan Keamanan Usaha Bukan Penundaan Pemilu, saatnya merevolusi pemberitaan!