BKKBN Teken MoU dengan Rumah Zakat Untuk Menekan Penurunan Stunting

YOGYAKARTA - Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN menandatangani MoU dengan Rumah Zakat perihal Sinergitas Program Berbangga Kencana dengan Program Desa Berdaya dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting.

Hasto mengungkapkan bahwa aktivitas ini bertujuan menciptakan janji bersama untuk meningkatkan kerja sama BKKBN dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia berkenan membangun sinergitas dalam Sinergitas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Dengan Program Desa Berdaya Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting.

BKKBN Teken MoU dengan Rumah Zakat

Penandatangan MoU ini dilaksanakan dalam Acara Publik Expose Rumah Zakat Tahun 2022 sekaligus juga Kepala BKKBN menerima Penghargaan pada Kategori "Happines Award" yang berlangsung secara daring dan juga secara langsung di Auditorium HM. Rasjidi Gedung Kementerian Agama RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.6, Kb. Sirih, Menteng Jakarta Pusat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin, Ketua Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Bapak Nur Efendi beserta jajaran dan Ketua Dewan Syariah Rumah Zakat, Siti Ma'rifah.

Sebelum penandatangan MoU, Hasto memberikan gambaran, angka stunting di Indonesia terus memperlihatkan tren penurunan. Capaian ini tentu merupakan kerja keras banyak pihak. Dari data SSGBI diketahui bahwa angka stunting pada 2019 sebesar 27,67 persen, sedangkan pada 2021 kasus stunting menurun di angka 24,40 persen. Ini artinya, BKKBN dan beberapa pihak lainnya yang terlibat dalam upaya penurunan kasus stunting di Indonesia berhasil menurunkan 3,3 persen kasus stunting dalam 2 tahun.

“Penurunan angka stunting ini pun berarti upaya dan intervensi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah menunjukkan hasil yang baik," kata Hasto dalam keterangan resmi, Jumat, 25 Februari.

Saat ini, kata Hasto, target dari BKKBN skala nasional salah satunya adalah untuk menekan angka stunting sebanyak 3.5 persen turun dalam waktu dua tahun. Sejak diterbitkan Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN telah melakukan berbagai langkah strategis.

Langkah ini termasuk dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) yang terdiri dari penyediaan data keluarga resiko stunting, pendampingan keluarga stunting, pendampingan calon pengantin, audit stunting, pengawasan keluarga berpotensi stunting, perencanaan pengadaan, pengawasan dan akuntabilitas, evaluasi dan pelaporan.

“Dalam dua tahun ke depan, Indonesia harus melihat capaian konkret dan terukur, terutama agar prevalensi stunting turun ke angka 14 persen pada 2024, sesuai target RPJMN 2020-2024. Bahkan angka stunting diharapkan menjadi nol persen pada 2030”, kata Hasto.

Pada kegiatan Rakernas Bangga Kencana beberapa hari lalu Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka dan memberikan arahan dalam agar seluruh pemangku kepentingan dapat berkomitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting. 

Komitmen ini mencakup upaya penurunan stunting ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat hingga tingkat desa, komitmen untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya, dan komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam memastikan program terus berjalan dengan baik.

“Secara khusus Bapak Wakil Presiden juga memberikan arahan kepada BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa/kelurahan," ujar Hasto.

Kepala BKKBN menegaskan bahwa pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program atau kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting. Mempertimbangkan waktu yang tersedia, kurang dari tiga tahun untuk mengawal konvergensi program ataupun kegiatan dalam upaya target penurunan stunting yang telah ditetapkan sehingga dapat menjangkau target-target sasaran, seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita”, lanjutnya.

Oleh karena itu BKKBN menggandeng Yayasan Rumah Zakat sebagai lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. “Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan). Sehingga akan terbangun hubungan kerjasama yang strategis antara Para Pihak dalam menunjang program pembangunan di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, dalam percepatan penurunan stunting," papar Dokter Hasto.

Seiring dengan pemikiran Kepala BKKBN, CEO Rumah Zakat Nur Efendi menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor dan kementerian terkait dan dukungan para donatur adalah kunci keberhasilan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

“Kita mampu memberikan lebih dari 42 juta penerima manfaat di 34 provinsi di Indonesia dengan dana bersumber dari sebanyak 789.000 donatur, serta menghadirkan 1695 desa berdaya, 20 sekolah juara, 9 klinik pratama”, papar Nur Efendi.

Memasuki tahun ke 24 di pada 2022 ini, Nur Efendi menambahkan bahwa penguatan terhadap program-program pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan, salah satu program intervensi paling efektif yaitu pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

“Cara kita memberdayakan Indonesia yaitu dengan pembentukan Desa Berdaya, dimana ada pendampingan fasilitator pemberdayaan oleh relawan inspirasi, program pemberdayaan terintegrasi yang disesuaikan dengan potensi desa dan memiliki badan usaha milik masyarakat (BUMMAS)”, tutur Nur Efendi.

Hasto mengingatkan bahwa pengentasan stunting harus didukung dengan sumber daya yang mencukupi, sehingga setiap intervensi yang diperlukan, dipastikan sampai hingga ke tingkat keluarga yang dikategorikan rawan stunting.

“Rumah Zakat telah bersinergi dalam upaya pencegahan stunting dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, dan Puskesmas di beberapa Provinsi. Termasuk membuat Dapur Gizi dan Kebun Gizi yang di inisiasi oleh relawan Rumah Zakat”, ucap Kepala BKKBN.

“Kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya ini tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, atau dari unsur pemerintah pusat saja”, tegas Dokter Hasto.

Bentuk sinergi dapat juga dengan mengisi Kampung Keluarga Berkualitas (kampung KB) dengan salah satu kegiatan baru yaitu pembentukan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). “Maka harapannya ibu hamil, ibu yang mau hamil, ibu menyusui bisa mendapat perhatian untuk mendapatkan nutrisi produk olahan dari Dashat ini, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk mensosialisakan menu sehat bagi ibu-ibu hamil, ibu menyusui serta balita dalam mengatasi stunting secara khusus di kampung KB”, ujar Dokter Hasto.

Pandemi COVID-19 telah berdampak luas berbagai sendi kehidupan masyarakat, baik aspek kesehatan maupun ekonomi, yang tidak hanya melemahkan ekomomi kelas atas, akan tetapi lebih dirasakan bagi kelompok pelaku ekonomi usaha mikro.

“Yayasan Rumah Zakat dapat mendorong percepatan kemandirian usaha mikro dan kecil dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan merata dapat membantu memberikan bimbingan dan bantuan kepada pelaku usaha mikro kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)”, ucap Kepala BKKBN.

Kerjasama lintas sektor ini akan mendukung upaya-upaya bersama sehingga tercapainya tujuan besar dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas. Mengakhiri sambutan pada kegiatan ini, Dokter Hasto berharap acara ini dapat dijadikan daya ungkit bagi sinergitas antara BKKBN dan Yayasan Rumah Zakat dalam rangka membangun bangsa mewujudkan Indonesia Sejahtera.

Artikel ini telah tayang dengan judul: Percepat Penurunan Stunting, BKKBN Teken MoU dengan Rumah Zakat

Saatnya merevolusi pemberitaan Jogja.Voi.id!