YOGYAKARTA - Jawa Tengah akan menjadi wilayah “penentu” dan berkontribusi besar di 2024 apabila penurunan angka stuntingnya dapat melandai turun dari tahun ke tahun. Seandainya di 2022 ini, Jawa Tengah termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang mempunyai prevalensi stunting tertinggi karenanya dengan janji seluruh kepala Wilayah dipastikan angka stunting dapat ditekan dengan maksimal.
Janji Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka stunting nasional di angka 14 persen di 2024, bukanlah keinginan kosong belaka. Janji seluruh pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan angka stunting yang diamanahkan terhadap Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perlu mendapatkan dukungan optimal dari seluruh pemerintah wilayah termasuk dari Jawa Tengah.
BACA JUGA:
BKKBN Sosialisasikan Program RAN
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Jawa Tengah masih “mempunyai” 19 kabupaten dan kota dengan kategori kuning (prevalensi 20 sampai 30 persen). Diantaranya Kendal, Kota Semarang, Blora, Banyumas, Batang, Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Kota Tegal dan Pemalang.
15 kabupaten/kota lainnya berkategori hijau dengan prevalensi di kisaran 10 hingga 20 persen. Daerah-daerah ini diantaranya ; Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Rembang, Cilacap, Kudus, Purbalingga dan Kabupaten Semarang.
Sementara Grobogan menjadi “satu-satunya” kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus biru, yakni memiliki dibawah prevalensi 10 persen. Tepatnya di angka 9,6 persen.
Jika dirangking berdasar prevalensi terbesar, lima kabupaten “terbesar” angka stuntingnya berturut-turut ; Wonosobo, Kabupaten Tegal, Brebes, Demak dan Jepara. Sementara lima kabupaten yang memiliki prevalensi stunting terendah dimulai dari Grobogan, Kota Magelang, Wonogiri, Kota Salatiga dan Purworejo.
Agar sesuai dengan target nasional penurunan angka stunting 14 persen, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah di kisaran 3,4 persen. Dengan melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah “ditagih” komitmennya di tahun 2024 agar tidak ada kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah yang berstatus “merah”. Status merah diberikan untuk daerah yang memiliki prevalensi di atas angka 30 persen.
Untuk memastikan komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting, BKKBN menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Semarang pada hari Selasa 1 Maret.
“Acara sosialisasi ini menjadi penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting karena menjadi garda terdepan. RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) malalui siaran pers yang diterima Voi.id.
Hasto Wardoyo menggarisbawahi, BKKBN yang ditugaskan Presiden Jokowi sebagai “pengendali” pencegahan stunting selalu mendukung dan memperhatikan upaya konvergensi dengan mengedepankan kebaharuan, khususnya di tingkat Desa dan Keluarga. Pemanfaatan data mikro keluarga dengan by name by address dan by problem tentunya.
BKKBN dengan 200.000 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan, PKK dan Kader KB atau kader pembangunan lainnya telah ada di Desa. Dengan demikian jumlah ini setara dengan 600.000 orang. Mereka akan dilatih dan mendampingi Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0 - 59 bulan.
Sosialisasi RAN PASTI di Semarang ini juga menjadi “titik tumpuh” awal bagi penjelasan mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa. Dibahas juga mengenai pemantuan, pelaporan serta evaluasi. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, skenario “pendanaan” stunting di daerah. Indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah.
Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang hadir di acara ini, terlecut sekaligus menantang dirinya beserta jajarannya untuk terus berkomitmen memerangi stunting di wilayahnya. Secara intens, dirinya tidak segan-segan bersama Ketua PKK Kota Semarang melakukan pemeriksaan door to door ke lapangan untuk memastikan keluarga yang potensial stunting di daerah ditangani dengan benar dan maksimal.
“Begitu ada laporan kasus stunting, misalnya di daerah Mangunharjo, Tembalang saya bersama Ketua Forum Kota Sehat Semarang langsung turba atau turun ke bawah. Perangkat daerah hingga tokoh masyarakat saya libatkan untuk menjadikan persoalan stunting adalah persoalan dan kepedulian kita bersama,”ungkap Hendrar Prihadi.
Dalam Sosialisasi RAN PASTI yang digelar di Semarang ini menghadirkan Kepala BKKBN selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat serta para wakil ketua dari unsur Sekretariat Wakil Presiden, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Kemendagri, serta Kemenkes.
Artikel ini telah tayang dengan judul: BKKBN Sosialisasikan Program RAN untuk Turunkan Stanting di Indonesia
Saatnya merevolusi pemberitaan di Jogja.Voi.id!
