YOGYAKARTA - Lagi-lagi permasalahan tanah. Dan celakanya masalah ini bahkan ada di tempat yang bakal disulap menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Info tidak mengenakan itu datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak main-main, yang melontarkan info yakni Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kronologi Kebakaran Gedung BAZNAS, Awalnya Sekuriti Mencium Bau Hangus di Lantai 4
08 Februari 2022, 11:34
Kata nya, telah ada upaya bagi-bagi kavling lahan di IKN.
KPK Malah Cium 'Bau Tak Sedap'
Dugaan ini didapatkan dari informan KPK yang memang tersebar di berbagai pelosok nusantara. Hanya saja, Alexander mengungkap hal tersebut saat Rapat Koordinasi (rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid pada Rabu, 9 Maret di Kantor Gubernur Kaltim.
"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling," kata Alexander seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 10 Maret.
Alexander memastikan KPK akan turun tangan untuk mengawal pembangunan IKN. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta pengawalan agar celah korupsi dapat ditutup.
"Bapak Presiden sudah meminta pengawalan dari KPK," tegasnya.
Lebih lanjut, Alexander juga sempat menyinggung perihal banyaknya kepala daerah yang masih korupsi meski ada operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini membuat komisi antirasuah prihatin dan mempertanyakan kenapa kejadian serupa terus berulang.
"Selama belasan tahun KPK hadir, sudah berapa kepala daerah yang mengalami OTT. Itu saja tidak membuat yang lain kapok. Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang," ujarnya.
Ke depannya, Alexander berharap perbaikan terus dilakukan agar praktik korupsi bisa dicegah. Tak hanya itu, dia juga berpesan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk melakukan perbaikan dan memastikan bisnis yang berjalan di wilayahnya dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat.
"Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim," ungkapnya.
Sebagai informasi, dalam rapat ini turut hadir Inspektur Jenderal Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN provinsi Kaltim, Kepala Daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bontang, Mahakam Hulu, Balikpapan, Kutai Kertanegara, Penajam Paser Utara, Paser, serta Forkompinda.
Artikel ini telah tayang dengan judul: Pembangunan IKN Belum Juga Dimulai, KPK Malah Sudah Endus 'Bau Tak Sedap'
Saatnya merevolusi pemberitaan di Jogja.Voi.id!
