Jokowi Meminta Gunakan Pendekatan Sosial untuk Mendorong Vaksinasi "Booster"
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers terkait evaluasi PPKM yang disaksikan secara virtual dari Jakarta, Senin (ANTARA)

Bagikan:

YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta menteri-menteri terkait agar melakukan pendekatan sosial yang inovatif sehingga masyarakat mau melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster).

"Orang Indonesia perlu pendekatan-pendekatan sosial yang inovatif, jadi arahan beliau (Presiden Jokowi) coba dicari pendekatan-pendekatan sosial inovatif agar masyarakat Indonesia semangat untuk 'booster'," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Budi Gunadi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers seusai menghadiri rapat terbatas dengan agenda evalusi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti yang dikutip VOI dari ANTARA.

Untuk Mendorong Vaksinasi "Booster"

"Presiden juga sadar orang Indonesia ada cara-cara khusus untuk terpacu mau 'booster'. Sama seperti dulu, orang divaksin susah sekali, tapi begitu masuk mal harus divaksinasi, orang tua mau semua, kenapa? Karena orang tua ternyata senang anter anaknya ke mal," ungkap Budi.

Budi Sadikin mengaku bahwa jumlah masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi "booster" masih sedikit di Indonesia.

"Itu di mana-mana terjadi, tidak di Indonesia saja, orang 'underestimate' atau karena merasa sudah divaksin 2 kali dia merasa lebih kuat. Perlu diketahui datanya setelah 6 bulan terjadi penurunan, jadi jauh lebih baik, jauh lebih siap, jauh lebih waspada kalau kita segera melakukan vaksinasi 'booster' 6 bulan setelah vaksinasi dosis kedua diberikan," ungkap Budi.

Vaksinasi "booster", menurut Budi, akan memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat.

"Disuntik itu apa sih? Saya sih lebih baik disuntik dari pada dicolok hidungnya saat PCR, dan disuntik ini kan buat 6 bulan sekali, saya rasa kita melakukan ini untuk kehati-hatian dan sangat bermanfaat," tambah Budi.

Budi pun menegaskan belum ada perubahan kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan. Aturan terakhir seperti yang diumumkan sendiri oleh Presiden Jokowi pada 17 Mei 2022 menyampaikan adanya pelonggaran kebijakan pemakaian masker di area terbuka dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang dinilai terkendali.

"Belum ada perubahan kebijakan mengenai masker, dari terakhir yang disampaikan pemerintah, di luar diizinkan untuk tidak mengenakan masker sedangkan di dalam ruangan diimbau memakai masker. Untuk keadaan khusus di luar, misalnya kerumunan padat sekali, atau banyak yang batuk atau diri kita sendiri merasa tidak sehat sebaiknya tetap menggunakan masker, jadi tidak ada perubahan mengenai masker," tegas Budi.

Sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Jumat (1/7) di Mataram, Nusa Tenggara Barat mengatakan ada kemungkinan pemerintah memerintahkan penggunaan masker di area terbuka dengan mempertimbangkan kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia.

"Protokol kesehatan tetap kita ketatkan, masker terutama ya, (saat) ada kenaikan terpaksa masker harus dipakai lagi. Jadi kelonggaran itu kita tarik dulu sampai nanti situsinya memungkinkan baru kita buka lagi," kata Ma'ruf Amin di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 3 Juli 2022, total kasus terkonfirmasi positif di Indonesia bertambah 1.614 kasus sehingga total kasus mencapai 6.093.917 kasus. Sedangkan kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 16.919 kasus.

Kasus sembuh juga bertambah 1.606 orang sehingga totalnya mencapai 5.920.249 kasus sementara pasien meninggal bertambah 4 orang menjadi total 156.749 sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada Maret 2020.

Sedangkan untuk vaksinasi yang dilakukan, pemerintah telah menyuntikkan vaksin dosis pertama COVID-19 di Indonesia sejumlah 201.565.306 dosis, dosis kedua yang sudah disuntikkan adalah sebanyak 169.117.557 dosis dan vaksinasi ke-3 mencapai 50.916.428 dosis.

Artinya vaksinasi "booster" baru 24,5 persen dari total target vaksinasi.

Saatnya merevolusi pemberitaan di Jogja.Voi.id!