Novel Dan Beberapa Penyidik KPK Tidak Lolos Tes ASN

YOGYAKARTA - Wakil ketua Umum PPP, Arsul Sani, minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka dan transparan berkaitan dengan percobaan wawasan kebangsaan sebagai persyaratan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Khususnya adanya sejumlah pegawai yang diungkapkan tak lolos termasuk penyidik senior Novel Baswedan, sehingga menimbulkan dugaan-dugaan. Salah satunya, upaya untuk menjegal penyidik tertentu.

“Munculnya isu proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dipergunakan untuk menyingkirkan sejumlah orang tertentu, karena proses tersebut tampaknya tidak cukup transparan,” ujar Arsul, Rabu, 5 Mei.

Sepatutnya, berdasarkan member Komisi III itu, percobaan ASN itu diiringi dengan info yang terbuka dan mendetail. Malahan, penyelenggara juga semestinya mengakomodasi pertanyaan pegawai KPK soal percobaan wawasan kebangsaan itu.

Apabila transparan, jelas Arsul, maka tuduhan menjegal seseorang akan lebih dapat diminimalisir. 

Novel Dan Beberapa Penyidik KPK Tak Lolos ASN

"Karena itu, kami meminta kepada KPK dan juga instansi terkait dengan proses alih status pegawai KPK seperti BKN (Badan Kepegawaian Nasional) dan KemenPAN-RB untuk menjelaskan baik kepada pegawai KPK yang mengikuti maupun publik mengenai seluruh proses, tahapan dan sistem penilaian atau evaluasi yang diterapkan,” terang legislator Jawa Tengah itu.

Wakil ketua MPR Fraksi PPP itu pun menyakini kecurigaan publik dapat diredam jika proses tes alih status pegawai KPK dilakukan transparan. Sebaliknya, jika tidak ada transparansi maka ada potensi muncul prasangka negatif.

“Ketiadaan transparansi atau penjelasan di publik akan memberi ruang untuk berkembangnya prasangka-prasangka negatif. Bukan saja terhadap KPK, tapi juga pemerintahan Presiden Jokowi,” tandas Arsul Sani.

Artikel ini sudah tayang di VOI dengan judul: Novel Dkk Tak Lolos Tes ASN, PPP: Prosesnya Tak Cukup Transparan, saatnya merevolusi pemberitaan.