Arab Saudi Harus Dilobi Pemerintah Soal Vaksin sebagai Syarat Haji

YOGYAKARTA - Pemerintah dipinta lebih aktif melobi Arab Saudi supaya memperbolehkan jemaah haji Indonesia mencontoh haji tahun ini, dimana syarat terganjal tipe vaksin.

Dari info Arab Saudi tak memasukkan vaksin asal China atau Sinovac dalam daftar syarat haji 2021 dengan kuota terbatas.

Member Fraksi PKS DPR RI Amin Ak mengukur, Indonesia memerlukan negosiasi yang benar-benar intens supaya pemerintah Arab Saudi berharap mengakui ragam vaksin yang diterapkan di Indonesia.

Pemerintah Harus Negosiasi Dengan Arab Saudi

Melalui tim diplomasi gabungan yang terdiri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Bagaimanapun jamaah haji asal Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara lainnya. Jika tahun ini belum juga diperbolehkan, antriannya akan makin panjang. Kasihan jamaah kita," ujar Amin kepada wartawan, Kamis, 27 Mei.

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma dan Distributor Vaksin, lanjut Amin, pemerintah Saudi menetapkan bahwa vaksin yang disetujui adalah vaksin-vaksin yang berasal dari Amerika dan Eropa yaitu, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca. 

"Dan dari ketiga vaksin tersebut, Indonesia baru punya vaksin AstraZeneca yang sesuai kriteria," kata anggota Komisi VI DPR itu.

Sedangkan, vaksin Sinovac yang merupakan vaksin terbanyak yang digunakan di Indonesia dan saat ini masih dalam proses mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO.

"Dan sesuai janji WHO, izin penggunaan darurat paling lambat akan didapatkan pada pekan kedua Juni 2021, sehingga masih cukup waktu agar jemaah haji Indonesia diperbolehkan berangkat ke tanah suci tahun ini," jelas Amin.

Disatu sisi, tambah Amin, Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa musim haji tahun ini dibuka dengan kuota terbatas. Persoalannya, kata dia, Indonesia belum memiliki kepastian berapa alokasi kuota yang didapat tahun ini. 

"Padahal sejumlah negara sudah diumumkan alokasi kuotanya oleh pemerintah Arab Saudi," tutur legislator Jawa Timur itu.

Karena itu, Amin berharap, vaksin yang digunakan dalam program pemerintah itu bisa memberikan manfaat bagi kemudahan jemaah haji Indonesia.

"Vaksin Sinovac kan pilihan pemerintah, jika vaksin ini memang akan mendapat sertifikasi dari WHO dalam waktu dekat, mestinya hal itu bisa menjadi faktor penguat bagi pemerintah dalam melakukan lobi ke pemerintah Arab Saudi," tandas Amin.

Artikel ini telah tayang di VOI dengan judul: Pemerintah Harus Lobi Arab Saudi Soal Vaksin sebagai Syarat Haji, saatnya merevolusi pemberitaan!