Info Gunung Kidul: Realisasi Vaksinasi COVID-19 di Gunung Kidul Capai 25 Persen
Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawaty

Bagikan:

YOGYAKARTA - Realisasi vaksinasi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru mencapai 25 persen atau 191.321 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 765.284 jiwa menyesuaikan alokasi vaksin dari DIY. 

Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawaty di Gunung Kidul, Senin, mengatakan Dinkes mengupayakan percepatan vaksinasi kepada sasaran yang ditentukan pemerintah pusat, dari tenaga kesehatan, pelayan umum, lansia, pelaku ekonomi, kelompok rentan hingga masyarakat umum. 

Realisasi Vaksinasi COVID-19 di Gunung Kidul

"Semua alokasi vaksin dari DIY langsung didistribusikan ke puskesmas-puskesmas yang melayani vaksinasi. Hingga saat ini, baru mencapai 25 persen dari target 70 persen jumlah penduduk di Gunung Kidul," kata Dewi. 

Menurut dia, pencegahan penyebaran COVID-19 akan maksimal bila minimal 70 persen penduduk telah mendapat vaksin. Namun, masih menemui sejumlah kendala dalam proses vaksinasi. 

Mulai dari sulitnya memobilisasi sasaran penerima vaksin hingga masih adanya rasa takut di masyarakat, hingga luasnya wilayah Gunung Kidul. 

"Pada saat yang sama, upaya pendekatan terus dilakukan pada mereka yang masih ragu," katanya yang dikutip VOI dari ANTARA

Dewi juga menegaskan hingga saat ini, pihaknya belum ada rencana melakukan vaksinasi kepada anak hingga remaja atau dari usia 12-17 tahun karena vaksinasi masih diprioritaskan sesuai instruksi pemerintah pusat. 

"Capaian vaksinasi dewasa masih belum mencapai target yang harapkan, sehingga vaksinasi anak setelah semua selesai atau ada instruksi dari pusat yang mengharuskan daerah melakukan vaksinasi kepada anak," katanya. 

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunung Kidul Ali Ridhlo berharap wacana vaksinasi dilakukan pada pelajar nantinya akan berpengaruh terhadap jalannya pembelajaran tatap muka yang selama ini terhalang oleh COVID-19. Sedangkan tenaga pengajar sudah mendapatkan vaksinasi sebelumnya. 

"Kami mendukung vaksinasi terhadap pelajar, namun pelaksanaannya tetap menjadi wewenang Dinas Kesehatan,” katanya.