Kulon Progo : Pemasok Lokal Siap Memenuhi Kebutuan BPNT

YOGYAKARTA - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan pemasok lokal kebutuhan pokok dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT) siap menyediakan kebutuhan keluarga penerima manfaat yang dibeli dari e-Warong.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Aris Nugraha di Kulon Progo, Ahad, mengatakan berdasarkan data pemasok bantuan pangan non tunai di e-Warong pada 2021, yakni 92 gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai penyedia beras, 200 kelompok wanita tani (KWT) sebagai penyedia sayur, 150 peternak telur, 200 penyedia daging ayam.

"Saat ini, mereka hanya melayani 24 e-Warong yang melayani keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapat BPNT dari APBD kabupaten dan dana desa. Kami pastikan, mereka siap kembali menyediakan kebutuhan BPNT melalui e-Warong," kata Aris.

Pemasok Lokal Siap Memenuhi Kebutuan BPNT

Ia juga menjamin harga kebutuhan yang dibutuhkan BPNT bersaing dengan pasar. Sehingga tidak merugikan KPM yang menerima bantuan. "Pemasok ini adalah binaan dan dalam pengawasan Dinas Pertanian dan Pangan," katanya seperti yang dikutip VOI dari ANTARA.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulon Progo, Irianta menjelaskan Bupati Kulon Progo telah berkirim surat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) agar penyaluran BPNT periode April 2022 dan selanjutnya bisa kembali melalui e-Warong.

Adapun penyaluran BPNT di Kulon Progo melalui kantor pos telah mencapai 94,85 persen. Dengan dana yang tersalurkan sebesar Rp26,96 miliar kepada 44.933 KPM. Tersisa 2.494 KPM akan disalurkan hari ini.

"Bupati sudah mengirimkan surat kepada Mensos dan bersama DPRD Kulon Progo mengawal kepastian di Maret ini," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi mengatakan Fraksi PKS setuju BNPT dikembalikan sesuai kebijakan awal. KPM menerima BPNT bukan uang tunai.

"Kami juga meminta bupati agar menyampaikan laporan pelaksanaan BPNT selama ini ke Kemensos sebagai bahan pertimbangan kembali untuk petunjuk teknis triwulan kedua," katanya.

Selain itu, Fraksi PKS meminta adanya perbaikan mekanisme Bela Beli Produk Kulon Progo dalam penyaluran BPNT. Pemasok ditertibkan untuk wajib ambil produk Kulon Progo.

"Kemudian, kami minta Dinsos P3A memberikan edukasi masyarakat penerima uang tunai agar tidak dibelanjakan tidak sesuai maksud tujuan pemberian bansos. Agar target kesejahteraan tercapai," kata Hamam.