YOGYAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily minta Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama lebih proaktif menerima info kepastian proses haji 2021. Sekiranya tak memungkinkan, karenanya sebaiknya proses tahun ini lebih bagus ditunda.
Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan pemberian kuota haji secara sah bagi negara muslim yang akan memberangkatkan jemaah. Termasuk syarat perihal vaksin dan jatah kuota bagi negara itu.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Komisi VIII DPR RI Menyebut kuota Haji Indonesia Diperkirakan 101.000 Orang
19 April 2022, 18:24
"Karena itu, saya kira Pemerintah harus proaktif untuk memastikan agar kepastian penyelenggaraan haji ini segera didapatkan informasinya," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni.
DPR Rekomendasikan Tunda Pelaksanaan Haji 2021
Menurut dia, dengan terbitnya persetujuan WHO terhadap vaksin Sinovac tentu membuat lega Indonesia. Dengan begitu, maka seharusnya semua pihak tidak ragu lagi bahwa Sinovac adalah vaksin yang dapat digunakan dalam keadaan darurat untuk masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar sudah menggunakan vaksin tersebut.
"Ya kalau pun Indonesia diberikan kuota haji oleh Arab Saudi, tentu kita sambut dengan baik. Namun harus dipastikan memang kendala vaksin ini sudah tidak menjadi masalah bagi kita," katanya.
Ace menuturkan, bahwa belum ada kepastian jika Indonesia tidak mendapatkan kuota haji 2021, termasuk soal 11 negara yang diperbolehkan ke Arab Saudi. Namun, juga belum diketahui apakah ada kendala lain selain masalah vaksin yang menjadi sebab penunda Indonesia tak berhaji pada tahun ini.
"Tentu itu menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Soal kemaren ada 11 negara yang diberikan ijin terbang memasuki Arab Saudi itu kan kaitannya bukan haji. Lebih kepada kebijakan penerbangan mereka," jelasnya.
Pun jika ukurannya Penanganan COVID-19, kata Ace, Amerika Serikat tidak lebih bagus dari Indonesia. Bahkan Inggris ada mutasi virus baru dari wabah tersebut.
"Saya mengambil contoh itu. Jadi karena itu kita tidak bisa mengukur bahwa kebijakan tentang itu dikaitkan dengan Penanganan COVID-19," katanya.
Karenanya, politikus Golkar itu meminta pemerintah tetap harus memprioritaskan kesehatan para jamaah. Sembari menunggu kepastian soal kuota haji 2021.
"Kalaupun diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan ibadah haji, kesehatan jamaah harus dijamin termasuk juga protokol kesehatannya selama di Arab Saudi," kata Ace.
Mengacu pada tahun lalu pengumuman pelaksanaan haji dilakukan 10 hari setelah lebaran, Ace merekomendasikan lebih baik pemerintah realistis untuk lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan jamaah.
"Daripada memberikan harapan-harapan, sebetulnya kita juga tidak bisa memberikan jaminan kepada mereka lebih baik kita tegas saja, lebih baik menunda pemberangkatan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, sampai saat ini belum ada negara yang sudah mendapat kepastian soal kuota ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi.
Menurut Yaqut, Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan kepastian soal terbukanya penyelenggaraan ibadah haji untuk warga negara asing beserta kuotanya.
"Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang memiliki misi haji, yang sekarang sudah dapat kuota haji. Karena kuota haji itu tergantung pada Pemerintah Saudi," kata Yaqut, Rabu, 2 Juni.
Yaqut pun meminta semua pihak untuk menunggu pengumuman resmi soal pelaksanaan haji dari Pemerintah Arab Saudi.
Kendati demikian, Pemerintah Indonesia juga akan bersikap apakah akan memberangkatkan jemaah haji atau tidak.
"Kalau soal keputusan apakah Indonesia akan memberangkatkan haji apa tidak, kita tunggu. Satu dua hari ini akan ada keputusan," ucapnya.
Artikel ini telah tayang di VOI dengan judul: Belum Ada Kepastian soal Kuota, DPR Rekomendasikan Tunda Pelaksanaan Haji 2021, saatnya merevolusi pemberitaan!
