YOGYAKARTA - Pemerintah akan mengumumkan keputusan perpanjang atau tidaknya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam waktu dekat.
Member Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni mengingatkan bahwa sebelum memperpanjang kebijakan itu, Pemerintah seharusnya mempertimbangkan bahwa evaluasi telah dijalankan secara menyeluruh.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ada Daerah Yang Naik Level 3, Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali Sampai 18 Oktober
05 Oktober 2021, 10:35
Mulai dari beragam aspek supaya tiap kebijakan selalu mempunyai manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Harus Siap Jamin Kebutuhan Masyarakat
"Jika PPKM akan diperpanjang, harus dievaluasi secara mendalam. Tidak hanya penanganan COVID-19, pemerintah juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat selama masa PPKM," ujar Lisda, Senin, 19 Juli.
Menurutnya, selama pemerintah menjamin kebutuhan pokok sehari-hari, masyarakat akan patuh dengan peraturan PPKM Darurat tersebut. Sebab, kata Lisda, dampak dari kebijakan ini sangat terasa langsung bagi masyarakat.
Bahkan, sambungnya, tidak hanya masyarakat miskin, namun juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat pandemi.
"Seperti yang terjadi di negara lain. PPKM berhasil karena ada jaminan dari pemerintah untuk masyarakatnya," kata politikus NasDem itu.
Karena itu, Lisda menilai masyarakat sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah untuk bisa tetap bertahan hidup di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19.
“Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak, bahkan untuk makan saja mereka sulit," demikian Lisda.
Artikel ini telah tayang dengan judul: Perpanjang PPKM Darurat, Pemerintah Harus Siap Jamin Kebutuhan Masyarakat, saatnya merevolusi pemberitaan!
