YOGYAKARTA - Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menyalurkan 3.318 ton bantuan beras PPKM bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai (BST) di provinsi ini.
Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) DIY Juaheni saat dihubungi di Yogyakarta, Kamis, mengatakan penyaluran bantuan beras PPKM untuk lima kabupaten/kota di DIY sudah dimulai di Kabupaten Gunung Kidul sejak Minggu (18/7).
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Bulog Pastikan Fenomena El Nino Tidak Berdampak pada Ketersediaan Beras di NTT
06 Januari 2024, 15:45
3.318 Ton Bantuan Beras PPKM Untuk Warga
"Mudah-mudahan pertengahan Agustus sudah bisa tersalur seluruhnya secara maksimal," kata dia.
Menurut dia, bantuan beras PPKM di DIY menyasar 331.837 KPM yang terdiri atas 134.849 penerima BST dan 196.988 penerima PKH. Masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram beras medium.
Secara rinci, Juaheni menyebutkan untuk Kabupaten Sleman terdapat 84.118 KPM, Kota Yogyakarta 20.459 KPM, Gunung Kidul 95.371 KPM, Kulon Progo 52.981 KPM, dan Bantul 78.908 KPM.
Setelah Gunung Kidul, proses penyaluran beras PPKM yang melibatkan PT Pos itu bakal menyasar warga di Kota Yogyakarta pada Jumat (23/7), kemudian dilanjutan tiga kabupaten lainnya. Juaheni memastikan penyaluran bantuan itu bakal tepat sasaran sehingga masyarakat yang tercatat berhak mendapatkan bantuan itu tidak perlu khawatir tidak kebagian bantuan beras PPKM.
"Selama dia berhak dan tercatat dalam data PKH dan BST dari Dinsos jangan khawatir," kata dia yang dikutip VOI dari ANTARA.
Meski PT Pos sebagai penyalur bantuan telah mendapatkan daftar PKH, ia memastikan Bulog DIY tetap mengawal hingga bantuan itu diterima masyarakat.
"Kami tetap mengawal, tetap koordinasi dengan mereka," ujar dia.
Juaheni menambahkan untuk stok beras di Gudang Bulog DIY masih sangat melimpah. Hingga saat ini, Bulog DIY memiliki persediaan beras mencapai 49.000 ton. Persediaan itu diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di DIY, termasuk Karesidenan Kedu, dan Bayumas, Jawa Tengah sampai November 2021.
