Berita Kulon Progo: Pemkab Gagal Mencapai Target IPM Bidang Pengeluaran Riil Perkapita

YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, gagal mencapai target Indeks Pembangunan Manusia 2021 dalam bidang pengeluaran riil perkapita dampak adanya pandemi COVID-19 sejak 2020.

Bupati Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Jumat mengatakan pada 2021 Pemkab Kulon Progo memilik misi mewujudkan terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berbudaya, dengan indikator nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Pada 2021 nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 74,71 persen atau mencapai 98,95 persen dari target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) atau 99,47 persen dari target rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Pemkab Gagal Mencapai Target IPM

"Terdapat empat indikator IPM yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil perkapita. Dari keempat indikator tersebut, hanya indikator pengeluaran riil perkapita yang tidak tercapai akibat dampak pandemi COVID-19," kata Sutedjo seperti yang dikutip VOI dari ANTARA.

Selanjutnya, persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah berdasarkan data Dinas Kebudayaan sebesar 46,07 persen atau mencapai 109,38 persen dari target RPJMD maupun RKPD.

Adapun untuk mencapai tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya menggunakan sasaran, yakni rata-rata lama sekolah pada 2021 sebesar 9,02 tahun mencapai 100,78 persen dari target RPJMD atau 103,92 persen dari target RKPD. Kemudian, capaian harapan lama sekolah pada

2021 sebesar 14,27 tahun mencapai 96,16 persen dari target RPJMD atau 100 persen dari target RKPD.

Selanjutnya, capaian angka melek huruf pada 2021 sebesar 95,37 persen mencapai 99,14 persen dari target RPJMD atau 99,55 persen dari target RKPD.

"Hal ini disebabkan berkurangnya warga melek huruf dikarenakan meninggal dunia atau mutasi penduduk keluar daerah serta terdapat penambahan penduduk

kebutuhan khusus yang belum dapat melek huruf," katanya.

Sutedjo mengakui adanya penurunan prestasi generasi muda di Kulon Progo. Hal ini dapat dilihat dari indikator cakupan prestasi generasi muda pada 2021 sebesar 60,53 persen atau mencapai 87,29 persen dari target RPJMD maupun RKPD.

"Hal ini disebabkan kurangnya penyelenggaraan kegiatan, serta adanya penutupan fasilitas umum termasuk fasilitas olahraga akibat kebijakan PPKM," katanya.

Selanjutnya, sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kulon Progo dapat terlihat dari capaian indikator angka harapan hidup, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pada, 2021 angka harapan hidup 75,27 tahun mencapai 100,01 persen dari target RPJMD atau 100,05 persen dari target

RKPD.

Angka kematian ibu 2021 sejumlah 10 orang atau sebanyak 222,17 per 100.000 kelahiran hidup mencapai minus 395,47 persen dari target RPJMD maupun RKPD yang disebabkan oleh adanya penyakit penyerta AFLP (Acute Fatty Liver of Pregnancy), pre-eklamsi, eklamsi, cardiomiopati peripartum (penyakit jantung) dan COVID-19.

Selanjutnya, angka kematian bayi 2021 sejumlah 54 bayi atau sebanyak 12,00 per 1.000 kelahiran hidup, mencapai minus 47,38 persen dari target RPJMD maupun RKPD, dengan penyebab kelainan bawaan, asfiksia, aspirasi, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), infeksi paru, hisprung, kelainan sel cerna, sepsis, kejang, kelainan kongenital, keganasan dan pneumonia.

"Kami meminta OPD terkait untuk meningkatkan pelayanan supaya angka kematian ibu dan anak dapat ditekan semaksimal mungkin," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021 DPRD Kulon Progo Priyo Santoso mengatakan OPD teknis bekerja keras untuk melaksanakan program sesuai dengan rencana. Kemudian, ada evaluasi menyeluruh program ibu melahirkan di Kulon Progo karena terjadi darurat kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi.

"Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi cukup memprihatinkan di Kulon Progo, sehingga program di Dinas Kesehatan perlu adanya evaluasi menyeluruh," katanya.