YOGYAKARTA - Sampai 28 September 2021 capaian pajak hiburan amatlah rendah dari tujuan utama sebesar Rp11 miliar, kira-kira baru mencapai Rp2,58 miliar atau 23,5 persen berdasarkan hasil laporan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Memang ada beberapa sumber pajak yang capaiannya masih rendah. Kondisi pandemi COVID-19 dirasa sangat berpengaruh terhadap realisasi capaian pajak daerah," kata Kepala BKAD Kabupaten Sleman Haris Sutarta di Sleman, Selasa.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Pengamat: Pajak Hiburan 40-75 Persen Berdampak Negatif pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah
18 Januari 2024, 06:06 -
| EKONOMI
DPP GIPI Ajukan Uji Materi Aturan Penetapan Pajak Hiburan ke Mahkamah Konstitusi
08 Februari 2024, 16:30 -
| BERITA
Berita Sleman: Pemkab Sleman Terus Berupaya Mengendalikan Laju Penularan COVID-19
18 Februari 2022, 17:42
Pajak Hiburan di Sleman Rendah
Menurutnya, banyak daerah usaha hiburan yang stop beroperasi di masa PPKM, meskipun pemasukan paling banyak bersumber dari bioskop sehingga capaian pajak menjadi rendah.
Kecuali pajak hiburan, kata ia, capaian pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga amat rendah dan baru terlaksana 24 persen dari sasaran Rp7,1 miliar.
"Pajak MBLB yang rendah dipengaruhi kondisi Gunung Merapi yang masih berstatus Siaga, sehingga penambang yang sudah pegang izin belum bisa beroperasi. Saat ini yang membayar pajak hanya penambang manual," katanya yang dikutip VOI dari ANTARA.
Ia mengatakan pajak lain yang sebenarnya turut terdampak adalah pajak hotel dan restoran. Tetapi pada kenyataannya, pemasukan dari dua sektor itu cukup menggembirakan.
"Pajak hotel telah terealisasi 60,17 persen, dan pajak restoran mencapai 77,7 persen," katanya.
Haris mengatakan menjelang akhir triwulan III tahun 2021, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman sampai dengan Selasa (28/9), capaian PAD sebesar Rp557,9 miliar dari target Rp742,5 miliar.
"Jika dipersentase, baru sekitar 75,13 persen. Pemasukan tertinggi berasal dari sektor pajak senilai Rp357,1 miliar," katanya.
Ia mengatakan dari 10 komponen pajak daerah, rata-rata sudah tercapai 75 persen.
"Beberapa upaya telah dilakukan untuk menggenjot PAD yakni dengan pemantauan objek di lapangan, optimalisasi juga dilakukan dengan mengintensifkan tapping box," katanya.
Pada 2020, kata dia, pihaknya memasang sebanyak 290 tapping box, dan dalam waktu dekat rencana akan ditambah 60 kotak yang nantinya ditempatkan di lokasi usaha hotel, restoran, parkir, dan tempat hiburan yang dinilai potensial.
