Berita Yogyakarta: Wapres Ingatkan Sri Sultan Jangan Sampai DIY Tak Serap Anggaran
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi pengarahan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan (ANTARA)

Bagikan:

YOGYAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X agar seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut menyerap anggaran COVID-19.

"Lakukan koordinasi lebih kuat dengan kabupaten dan kota, dengan satker (satuan kerja) terkait. Jangan sampai ada kabupaten, kota yang rendah penggunaan anggarannya," kata Wapres Ma’ruf dalam video yang diunggah di akun milik Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis.

Wapres Ingatkan Sri Sultan

Wapres juga meminta Sri Sultan dan jajaran Pemda DIY untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran penanganan COVID-19 di daerah tersebut.

"Perlu dilakukan percepatan di dalam penanganan COVID-19, dengan tentu pendampingan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Kejaksaan, Polri, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah)," ujarnya menegaskan.

Terkait masih tingginya angka kasus COVID-19 di DIY, Wapres juga meminta Sri Sultan untuk bekerja lebih keras dalam menangani COVID-19 di daerah tersebut.

"Jumlah testing di Provinsi DIY memang sudah di atas standar, tapi positivity rate-nya masih sangat jauh di atas standar WHO yang 5 persen. Positivity rate DIY masih berada pada angka 41 persen," ungkap Wapres yang dikutip VOI dari ANTARA.

Sementara itu, Sri Sultan mengatakan kondisi angka kasus COVID-19 yang positif dan negatif di Yogyakarta sangat tidak stabil. Meskipun jumlah kasus positif di Yogyakarta masih tinggi, Sri Sultan mengelak bahwa kondisi tersebut masih di bawah angka positif daerah lain di Pulau Jawa.

"Memang yang positif itu meningkat tajam. Biarpun secara jumlah mungkin se-Jawa itu yang terkena, itu pun jauh lebih kecil daripada provinsi di Jawa yang lain,” kata Sri Sultan.

Sri Sultan juga mengatakan gerakan masyarakat di Yogyakarta cukup baik dalam menjaga lingkungan sekitarnya dari penularan COVID-19. Dia mengatakan terdapat Gerakan Jaga Warga yang bertujuan untuk saling mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Di setiap desa, Jaga Warga ini inisiatif masyarakat sendiri untuk menjaga keamanan kelurahan. Tapi dalam konteks (pandemi) seperti ini, kami dorong mereka untuk menjaga shelter, mengingatkan karena tidak pakai masker atau tidak tinggal di rumah tapi masih nonggo (bertetangga)," ujarnya.