YOGYAKARTA - Taman Budaya di Desa Logandeng, Kecamatan Playen diminta DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemkab agar dimanfaatkan secara optimal untuk pertunjukan seni dan budaya supaya tidak mangkrak.
Anggota Komisi D DPRD Gunung Kidul Ismail Ishom di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan anggaran pembangunan Taman Budaya Gunung Kidul mencapai ratusan miliar, sehingga harus benar-benar dirawat dan dimanfaatkan secara optimal untuk memakmurkan seni dan budaya masyarakat setempat.
BACA JUGA:
-
| BERITA
27 Objek Wisata di Gunungkidul Dibuka, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk
20 Oktober 2021, 11:40 -
| BERITA
Berita Sleman: PHDI Dan TWC Gelar Syukuran 30 Tahun Candi Prambanan Sebagai World Heritage
14 Desember 2021, 16:23
Diminta Manfaatkan Taman Budaya Secara Maksimal
"Bangunan Taman Budaya Gunung Kidul ini sangat megah. Jangan sampai mangkrak," katanya.
Ia mengatakan perawatan Taman Budaya Gunung Kidul juga membutuhan biaya cukup tinggi. Untuk pengelolaan dan pemeliharaan, katanya mempertanyakan, apakah oleh pemkab akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau dilaksanakan secara swakelola.
"Intinya harus dirawat dan digunakan sesuai dengan tujuan awal pada saat pembangunan,” katanya. Ketua Komisi C DPRD Gunung Kidul Demas Kursiswanto mengatakan Taman Budaya membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit sehingga harus benar-benar diperhatikan pengelolaannya.
“Daripada membangun, lebih sulit untuk pemeliharaan. Jadi, pemkab harus benar-benar memperhatikan masalah perawatannnya,” katanya yang dikutip VOI dari ANTARA.
Sekretaris Kundha Kabudayan atau Dinas Kebudayaan Gunung Kidul Agus Mantara mengucapkan gedung Taman Tradisi telah jadi, tapi belum dibuka sebab masih terkendala peraturan untuk operasional.
Operasional Taman Tradisi, katanya, masih menunggu perda untuk dasar dalam sewa-menyewa daerah itu. Berkaitan dengan tarif pemeliharaan bangunan, dia mengakui butuh anggaran yang besar.
Meski demikian, ia belum bisa memberikan nominal biaya secara pasti karena masih dalam proses kajian.
“Contohnya listrik per bulannya mencapai Rp35 juta dan ini masih menggunakan bantuan dari Dana Keistimewaan. Tentunya akan ada biaya-biaya lain untuk perawatannya,” katanya.
Terkait
