YOGYAKARTA - Satgas khusus Pencegahan Korupsi Mabes Polri turun ke lapangan mengawasi distribusi pupuk bersubsidi guna mencegah terjadinya kelangkaan pupuk dan penyelewengan pupuk bersubsidi.
Kata member Pimpinan Satgasus Pencegahan Korupsi Polri Harun Al Rasyid, mereka memperoleh tugas segera dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjalankan pengawasan pupuk bersubsidi di lapangan.
BACA JUGA:
“Ini merupakan penugasan dari Kapolri yang ingin agar para petani tidak mengalami kelangkaan pupuk dan tidak ada pupuk bersubsidi yang diselewengkan atau diterima oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” kata Harun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat 25 Maret dikutip dari Antara.
Upaya Pupuk Agar Tidak Langka
Harun menjelaskan Satgasus Pencegahan Korupsi Polri turun ke Provinsi Jawa Timur. Serangkaian kegiatan dilakukan bersama Polda Jawa Timur serta Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dimulai Rabu (23/3).
Kegiatan yang dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi distribusi pupuk dari PT Petrokimia Gresik, disributor, kios/pengecer hingga ke kelompok tani.
“Serangkaian kegiatan ini untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk dan penyelewengan pupuk bersubsidi,” kata mantan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Menurut dia, langkah-langkah yang Satgasus Pencegahan Korupsi Polri dalam mencegah penyelewengan pupuk bersubsidi dimulai dengan menelusuri dan mengurai permasalahan di lapangan dari hulu hingga hilir guna melihat hubungan kerja dan alurnya seperti apa.
“Dengan kata lain integrasi bisnis dan usaha ini seperti apa terlebih dahulu,” ujarnya.
Tidak hanya itu, lanjut Harun, Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri juga akan mencermati dan meneliti data-data yang diajukan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK).
E-RDKK merupakan pengajuan dari Gapoktan ke dinas pertanian kabupaten/kota untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.
“Ini agar dalam pengajuannya juga tidak ada manipulasi,” kata Harun.
Harun menambahkan, dengan upaya-upaya yang dilakukan Satgas Pencegahan Korupsi Mabes Polri diharapkan tidak ada lagi kelangkaan dan penyelewengan pupuk bersubsidi.
“Kami akan dengan sangat holistik dan komprehensif melihat dan mengkaji produksi serta distribusi pupuk bersubsidi,” kata Harun.
Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri dibentuk di bawah Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang beranggotakan mantan pegawai KPK yang diterima sebagai ASN Polri.
Artikel ini telah tayang dengan judul: Supaya Pupuk Tidak Ikutan Minyak Goreng Jadi Langka
Saatnya merevolusi pemberitaan di Jogja.Voi.id!
